hahaha

Pada perjalanannya sistem tanam paksa terjadi penyimpangan-penyimpangan walaupun disana ada beberapa sisi positifnya. Untuk mengawasi pelaksanaan tanam paksa, Belanda menyandarkan diri pada sistem tradisional dan feodal. Para bupati dipekerjakan sebagai mandor/pengawas dalam tanam paksa. Para bupati sebagai perantara tinggal meneruskan perintah dari pejabat Belanda. Kalau melihat pokok-pokok cultuurstelsel dilaksanakan dengan semestinya merupakan aturan yang baik. Namun praktik di lapangan jauh dari pokok-pokok tersebut atau dengan kata lain terjadi penyimpangan. Penyimpangan Sistem Tanam Paksa Berikut ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam sistem tanam paksa. 1) Tanah yang harus diserahkan rakyat cenderung melebihi dari ketentuan 1/5. 2) Tanah yang ditanami tanaman wajib tetap ditarik pajak. 3) Rakyat yang tidak punya tanah garapan ternyata bekerja di pabrik atau perkebunan lebih dari 66 hari atau 1/5 tahun. 4) Kelebihan hasil tanam dari jumlah pajak ternyata tidak dikembal...

Sebagaimana Belanda dengan Kebijakan Daendels -nya dan Inggris dengan kebijakan Raffles -nya, Pemerintah hindia Belanda juga menerapkan beberapa kebijakan pada tanah jajahannya di Indonesia, yaitu diantaranya Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa. Setelah Indonesia kembali di bawah pemerintah kolonial Belanda, pemerintahan dipegang oleh Komisaris Jenderal. Komisaris ini terdiri dari Komisaris Jenderal Ellout, dan Buyskes yang konservatif, serta Komisaris Jenderal van der Capellen yang beraliran liberal. Untuk selanjutnya pemerintahanan di Indonesia dipegang oleh golongan liberal di bawah pimpinan Komisaris Jenderal van der Capellen (1817 - 1830). Selama memerintah, van der Capellen berusaha mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membayar hutang-hutang Belanda yang cukup besar selama perang. Kebijakan yang diambil adalah dengan meneruskan kebijakan Raffles yaitu menyewakan tanah-tanah terutama kepada bangsawan Eropa. Oleh kalangan konservatif sei...

Berbeda dengan Kebijakan Daendels yang merupakan wakil dari penjajahan pemerintah Belanda, kali ini Inggris juga membuat kebijakan-kebijakan ketika menguasai Indonesia yaitu melalui gubernurnya yang bernama Raffles. Pada pembahasan kali ini akan dibahas tentang kebijakan Raffles, Sistem sewa tanah (Landrent), dan sumbangan positif kebijakan Thomas Raffles Serta Convention of London. Kebijakan Pemerintah Kolonial Inggris Peristiwa Belanda menyerah kepada Inggris melalui Kapitulasi Tuntang (1811), menjadi awal pendudukan kolonial Inggris di Indonesia. Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur EIC di Indonesia. Ia memegang pemerintahan selama lima tahun (1811-1816) dengan membawa perubahan berasas liberal. Pendudukan Inggris atas wilayah Indonesia tidak berbeda dengan penjajahan bangsa Eropa lainnya.  Raffles banyak mengadakan perubahan-perubahan, baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan. Raffles bermaksud menerapkan politik kolonial seperti yang dijalankan oleh In...

Sebagaimana negara-negara Eropa Lain yang telah menancapkan kekuasaannya di Indonesia akan membuat kebijakan-kebijakan, begitu juga dengan pemerintah kerajaan Belanda. Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan secara lengkap tentang kebijakan-kebijakan pemerintah kerajaan Belanda (Republik Bataafsche) yaitu tentang kebijakan Daendels dan kapitulasi tuntang serta Prianger stelsel atau sistem Priangan. Kebijakan pemerintah Kerajaan Belanda yang dikendalikan oleh Prancis sangat kentara pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808 – 1811). Kebijakan yang diambil Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan hal-hal berikut. a. Membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi/ benteng, pabrik mesiu/senjata di Semarang dan Surabaya serta rumah sakit tentara. b. Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1.000 km. c. Membangun pelabuhan di ...

Untuk memperkuat kekuasaannya di Indonesia VOC diberi hak istimewa (hak oktroi) dan membuat kebijakan-kebijakan di dalamnya. Pada tahun 1700-an, VOC berusaha menguasai daerah-daerah pedalaman yang banyak menghasilkan barang dagangan. Imperialisme pedalaman ini sasarannya Kerajaan Banten dan Mataram. Alasannya daerah ini banyak menghasilkan barang-barang komoditas seperti beras, gula merah, jenis-jenis kacang, dan lada. Oleh karena itu VOC menerapkan berbagai macam kebijakan. Gambar: Kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia Kebijakan VOC di Indonesia Berikut ini kebijakan-kebijakan VOC yang diterapkan di Indonesia. a. Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. b. Melaksanakan politik devide et impera (memecah dan menguasai) dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. c. Untuk memperkuat kedudukannya, perlu mengangkat seorang Gubernur Jenderal. d. Melaksanakan sepenuhnya hak Oktroi yang diberikan pemerintah Belanda. e. Mem...

Pada masa kekuasaannya di Indonesia, VOC membuat kebijakan-kebijakan yang selanjutnya berpengaruh terhadap tatanan yang ada hingga menimbulkan reaksi. Sehingga VOC diberikan Hak Istimewa. Apa itu hak istimewa VOC? Dan apa juga hak Oktroi VOC? Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan tentang hak istimewa VOC dan hak Oktroi VOC. VOC dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602 oleh van Oldenbarnevelt . VOC dibentuk dengan tujuan untuk menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan dagang negara lain, seperti Portugis dan Inggris. Hak Istimewa VOC Oleh pemerintah Kerajaan Belanda, VOC diberi hak-hak istimewa yang dikenal dengan nama hak oktroi, seperti: a. hak monopoli, b. hak untuk membuat uang, c. hak untuk mendirikan benteng, d. hak untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan di Indonesia, dan f. hak untuk membentuk tentara. Dengan adanya hak oktroi tersebut, bangsa Indonesia mengalami kerugian dan penderitaan. Tindakan VO...

Setelah menancapkan kekuasaannya di Indonesia dalam masa penjelajahannya mengelilingi samudra , Pemerintah portugis membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya akan memberikan pengaruh pada tatanan kehidupan rakyat Indonesia. Kekuasaan Portugis di Maluku berlangsung cukup lama, sekitar tahun 1512 sampai 1641. Kebijakan-kebijakan yang dipraktikkan selama itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kebijakan pemerintah Portugis di Indonesia Berikut ini berbagai kebijakan pemerintah kolonial Portugis. a. Berusaha menanamkan kekuasaan di Maluku. b. Menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah yang dikuasai. c. Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis. d. Sistem monopoli perdagangan cengkih dan pala di Ternate. Dengan kebijakan ini, petani Ternate tidak lagi memiliki kebebasan untuk menjual atau menentukan harga hasil panennya. Mereka harus menjual hasil panennya hanya kepada Portugis dengan harga yang ditentukan oleh Portugis. Akibatnya, petani sangat dirugik...