hahaha

Kali ini kita akan membahas materi tentang instrumen hak asasi manusia, contoh instrumen ham,  undang-undang ham, dasar hukum hak asasi manusia, macam-macam instrumen ham, keppres tentang ham, uu tentang ham, ham dalam pembukaan uud 1945, uu no 39 tahun 1999, uu ham, isi uu no 39 tahun 1999, pasal pasal ham, dan uu no 26 tahun 2000. Pengertian Instrumen HAM Sebagai negara demokrasi, pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan kehidupan rakyatnya yang adil dan sejahtera. Konstitusi negara Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, yang ada sekarang ini,telah mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Instrumen HAM  adalah alat atau sarana sebagai dasar hukum perlindungan dan penegakan HAM. contoh : pengadilan HAM, The Universal Declaration of Human Rights. Macam-macam Contoh Instrumen HAM di Indonesia Berikut ini berbagai instrumen HAM di Indonesia: UUD Tahun 1945 (termasuk Amandemen I s.d. IV) Ketetapan (TAP) MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Piagam H

Pada pembahasan kali ini kita akan mengangkat tema tentang hak asasi manusia meliputi macam-macam hak asasi manusia, jenis-jenis hak asasi manusia, pengertian hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial budaya, dan kewajiban asasi. Penggolongan Hak Asasi Manusia (HAM) Pada awalnya, hak-hak dasar manusia terdiri atas tiga macam, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan kebudayaan manusia, hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia bertambah cakupannya menjadi beberapa bagian. Macam-macam Jenis Hak Asasi Manusia Jika digolongkan, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut. Hak asasi pribadi (personal right), yaitu hak atas jaminan kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinan tiap-tiap individu, hak menyatakan pendapat, dan hak kemerdekaan berserikat atau berorganisasi. Hak asasi ekonomi (property right), yaitu hak kebebasan memiliki, membeli, dan menjual sesuatu serta hak mengadak

Dalam artikel ini kita akan membahas materi tentang HAM meliputi sejarah perkembangan hak asasi manusia, sejarah ham, dokumen sejarah perjuangan ham, piagam madinah, isi piagam madinah, pengertian magna charta, isi magna charta, pengertian bill of right, isi bill of right, declaration of independence, dan macam-macam piagam ham. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia Kesadaran akan pentingnya menjaga dan melindungi hak-hak dasar berawal dari kesadaran manusia akan harkat dan martabatnya. Sejarah telah mencatat bahwa sejak dahulu banyak ditemukan perlakuan dari para penguasa negara yang bertindak sewenangwenang, bahkan di luar batas kemanusiaan. Contohnya penyiksaan, perbudakan, pembunuhan massal, serta diskriminasi (perbedaan) perlakuan atas warna kulit dan asal usul ras atau etnis. Perlakuan-perlakuan tersebut memberikan kesadaran bahwa manusia memiliki kehormatan yang harus dilindungi. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia tersebut, disusunlah berbagai piagam hak asasi manusia. Doku

Dalam artikel ini kita akan membahas materi Hak Asasi Manusia meliputi pengertian hak asasi manusia, hakikat hak asasi manusia, ham hak asasi manusia, pengertian ham menurut john locke, makna ham, ham menurut uu no 39 tahun 1999, definisi ham, pengertian ham menurut para ahli, arti penting ham, uu no 39 tahun 1999, artikel ham, maksud ham, ham universal, dan uud ham. Hak Asasi Manusia Pernahkah kamu melihat aksi-aksi peledakan bom yang menimbulkan korban jiwa, bahkan menimpa anak-anak yang tidak berdosa? Banyak orangtua, remaja, dan anak-anak yang menangis kehilangan orang-orang yang dicintainya karena ulah sekelompok orang yang telah kehilangan nurani kemanusiaanya. Bagaimanakah perasaanmu jika hal itu terjadi pada keluargamu? Tentu sangat sedih, bukan? Itulah sejumlah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terjadi di muka bumi. Apakah hak asasi manusia itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) A. Pengertian HAM Secara Bahasa Berdasarkan asal

Pada pembahasan kali ini kita akan mengulas tentang nilai-nilai proklamasi, nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai uud 1945, nilai-nilai pancasila, contoh sikap positif terhadap pancasila, contoh sikap positif terhadap uud 1945, contoh sikap patriotisme, contoh sikap nasionalisme, menghargai orang lain, contoh sikap tanggung jawab, contoh sikap pantang menyerah, dan sikap positif terhadap konstitusi pertama. Sikap Positif Terhadap Nilai dan Makna Konstitusi Kemerdekaan yang Indonesia peroleh bukan hasil pemberian, melainkan hasil perjuangan para pahlawan yang telah berkorban harta dan jiwa raganya demi bangsa dan negara. Sudah sepantasnya sebagai generasi penerus, kamu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai positif perjuangan para pahlawan. Selain itu, kamu juga harus mengamalkan nilai-nilai perjuangan para bapak pendiri bangsa (The Founding Father) dalam merumuskan konstitusi pertama. Nilai-Nilai dan Positif Perjuangan Nilai-nilai positif perjuangan para pahlawan yang patut ka

Berikut ini adalah pembahasan tentang Proklamasi dan UUD 1945 meliputi makna proklamasi, makna uud, isi uud 1945, arti uud 1945, kandungan uud 1945. Hubungan Proklamasi dengan UUD 1945 Makna Proklamasi dalam UUD 1945 Setelah mempelajari Proklamasi dan UUD 1945, kamu dapat menarik garis hubungan antara Proklamasi dan UUD 1945. Proklamasi memiliki berbagai makna dan jika dihubungkan dengan UUD 1945, dapat disimpulkan sebagai berikut. UUD 1945 merupakan penjabaran terperinci dari Proklamasi karena dengan Proklamasi, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pernyataan ini tertuang dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945. UUD 1945 merupakan tertib hukum setelah Proklamasi. Hal ini mengandung makna UUD 1945 sebagai pengganti hukum kolonial dan merupakan sumber hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya. UUD 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis yang berfungsi menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan negar

Berikut adalah pembahasan mengenai isi pembukaan uud 1945, isi uud 1945, isi amandemen uud 1945, isi undang undang, batang tubuh uud, isi batang tubuh uud 1945, pengertian uud 1945, uud sebelum amandemen, dan uud setelah amandemen. Pengertian dan Isi UUD 1945 Pengertian UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. (id.wikipedia.org) Gambaran Umum Tentang UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Pada waktu PPKI mengesah kan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, UUD hanya ter diri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Melalui Berita Republik Indonesia pada 15 Februari 1946, naskah yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan dimasukkan men jadi bagian dari

Berikut ini akan dijelaskan materi yang berkaitan dengan nilai nilai dalam pancasila, nilai-nilai pancasila, nilai-nilai perjuangan, macam macam nilai pancasila, pelaksanaan nilai nilai pancasila, dan nilai-nilai dalam konstitusi pertama. Nilai-nilai Dalam Konstitusi Pertama Dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia sampai memperoleh kemerdekaan, terdapat nilai-nilai perjuangan yang patut kamu pertahankan dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang dapat kamu praktikan, yaitu sebagai berikut. Nilai persatuan dan kesatuan , yaitu pencapaian kesepakatan atas batang tubuh UUD 1945 memerlukan jiwa persatuan dan kesatuan. Golongan nasionalis dan golongan nasionalis agamis tidak mempertahankan pendapatnya. Golongan nasionalis dan golongan nasionalis agamis tidak ingin keutuhan dan kemerdekaan yang telah dicapai menjadi terpecah belah kembali. Untuk itulah, penghapusan tujuh kata kunci dalam rumusan Piagam Jakarta menunjukkan semangat menjaga ke utuhan bangsa dan negara. Nilai

Berikut ini adalah pembahasan yang meliputi suasana kebatinan dalam dasar negara, perumusan dasar negara, pokok pikiran uud 1945, dan latar belakang perumusan dasar negara. Suasana Kebatinan Ketika Merumuskan Dasar Negara dan UUD 1945 Suasana Kebatinan dalam Merumuskan Dasar Negara Suasana kebatinan ketika merumuskan dasar negara dapat dilihat dari sikap kebersamaan, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, mementingkan persatuan dan kesatuan, legawa (ikhlas) dalam menerima keputusan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, suasana kebatinan diselimuti oleh keadaan negara yang masih dalam suasana peperangan dan dijajah oleh negara lain, Oleh karena itu, Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI menegaskan bahwa apa yang diputuskan hari itu adalah UUD Sementara atau Undang-Undang Dasar Kilat, sehingga nantinya dapat dibicarakan lagi untuk diubah jika bangsa Indonesia sudah hidup bernegara dalam suasana tenteram. Hal ini seperti yang ditulis oleh Moh. Yamin mengutip perkataan Ir

Pembahasan dalam artikel kali ini adalah seputar sidang ppki, hasil sidang ppki 18 Agustus 1945, rumusan dasar negara, rumusan pancasila, dan perumusan dasar negara. Hasil Sidang PPKI Serta Pengesahan Pancasila dan UUD 1945 Perubahan dalam Sidang PPKI Pada 18 Agustus 1945, semua anggota PPKI diundang untuk melaksanakan sidang guna menetapkan UUD serta memilih presiden dan wakil presiden. Dalam persidangan itu, terdapat beberapa perubahan rumusan pembukaan UUD hasil Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh UUD hasil Sidang II BPUPKI. Empat perubahan yang disepakati tersebut adalah sebagai berikut. Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan. Sila pertama, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya” diganti dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli.” Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuh

Pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan detik detik proklamasi, pelaksanaan proklamasi, perumusan proklamasi, teks asli proklamasi, tadashi maeda, laksamana tadashi maeda, isi proklamasi indonesia, hari proklamasi indonesia, hari merdeka indonesia, proklamasi kemerdekaan indonesia. Perumusan dan Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Pada 16 Agustus 1945, dibuat naskah pernyataan kemerdekaan yang disusun oleh anggota-anggota PPKI dan tokoh pemuda di kediaman Kolonel Maida , seorang Perwira Angkatan Laut Jepang. Pada saat itu, tidak ada yang membawa naskah Piagam Jakarta yang telah disepakati untuk dijadikan teks proklamasi, sehingga dirumuskanlah tentang teks proklamasi atau pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tepat pada pukul 10.00 hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, teks yang telah disusun semalam, dibacakan dan ditandatangani oleh Seokarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah Otentik Proklamasi Naskah Klad yang Diketik oleh Sayuti

Pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan peristiwa rengas dengklok, peristiwa sebelum proklamasi, perbedaan pendapat golongan muda dan golongan tua, golongan muda, golongan tua, sejarah peristiwa rengas dengklok, dan kronologi peristiwa rengas dengklok. Sejarah Peristiwa Rengas Dengklok Janji Kemerdekaan dari Jepang Pada 9 Agustus 1945, Radjiman, Ir. Soekarno, dan Drs. Moh. Hatta diundang Komando Tertinggi Jepang. Jenderal Terauchi, di Dalat Saigon. Pada 12 Agustus 1945 Jenderal Terauchi memberitahukan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Telah direncanakan dan disetujui bahwa akan dibuat majelis pembentuk UUD yang akan bersidang pada 19 Agustus 1945. Setelah itu, pada 24 Agustus 1945, Indonesia akan diproklamasikan kemerdekaannya. Menurut Ir. Soekarno, terdapat tiga keputusan yang disampaikan yaitu sebagai berikut. Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan dan wakilnya Drs

Pada pembahasan dartikel kali ini, kita akan membahas materi yang berkaitan dengan latar belakang pembentukan ppki, nama-nama anggota ppki, jumlah anggota ppki, vacuum of power, ketua ppki, dan dokuritsu junbi inkai. Latar Belakang Pembentukan PPKI Pada Agustus 1945, posisi Jepang semakin rawan dan terancam oleh kekuatan Sekutu. Pada 7 Agustus 1945, atas persetujuan Komando Tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Iinkai. Panitia ini semula ber anggotakan 21 orang. Namun atas usul Ir, Soekarno, ditambah 6 orang sehingga jumlahnya menjadi 27 orang. Panitia ini diketuai oleh Ir, Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakilnya. Selengkapnya nama-nama angota PPKI adalah sebagai berikut: Nama-nama Anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta,  Drs. Radjiman Wediodiningrat, Ki Bagus Radjiman Hadikoesoemo,  Oto Iskandardinata,  Pangeran Purubojo,  P