Rendahnya Pendapatan Perkapita di Indonesia

Rendahnya tingkat pendapatan perkapita di Indonesia merupakan dampak dari tidak meratanya persebaran penduduk atau adanya pemusatan penduduk di suatu wilayah tertentu.

Pendapatan perkapita adalah banyaknya pendapatan kotor nasional dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Pendapatan perkapita mencerminkan tingkat kemakmuran suatu negara.

Pendapatan perkapita negara Indonesia masih tergolong rendah, data tahun 2011 menyebutkan pendapatan perkapita Indonesia mencapai 4.380 dollar Amerika Serikat.

Di antara negara-negara anggota ASEAN saja, Indonesia menempati urutan kelima setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

Gambar: Data pendapatan perkapita negara-negara ASEAN

Keadaan ini menggambarkan bahwa tingkat kehidupan masyarakat Indonesia masih didominasi masyarakat miskin atau masyarakat prasejahtera dengan tingkat penghasilan yang relatif rendah.

Kondisi semacam ini dapat disebabkan keadaan sumber daya alam yang tidak merata di tiap daerah, ataupun karena ketidakseimbangan sumber daya manusia yang ada di tiap daerah.

Dampak rendahnya Pendapatan perkapita

Rendahnya pendapatan perkapita akan berdampak pada kelangsungan pelaksanaan pembangunan suatu negara. Beberapa rencana pembangunan akan sulit diwujudkan karena pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan pembangunan.

Akibatnya keadaan negara menjadi statis, tidak berkembang karena tidak mengalami kemajuan.

Upaya Penanggulangan rendahnya tingkat pendapatan perkapita

Untuk mengatasi rendahnya tingkat pendapatan penduduk, pemerintah telah melakukan beberapa langkah, antara lain meliputi hal-hal berikut ini.

a) Memberikan subsidi keluarga miskin melalui berbagai program sosial.

b) Memberi keringanan biaya pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu.

c) Meningkatkan standar upah buruh atau upah minimum kota.

d) Memberikan modal atau pinjaman lunak dan pelatihan kepada para pengusaha mikro dan pengusaha kecil agar dapat bertahan atau dapat lebih berkembang.

e) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sosial, misalnya penyediaan air bersih, WC umum, perbaikan lingkungan, ataupun sarana sanitasi lainnya.

Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan penduduk sangat memengaruhi dinamika pembangunan dalam suatu negara.

Hal ini dikarenakan penduduk merupakan titik sentral dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah.

Dengan kata lain, dalam konsep pembangunan, penduduk adalah subjek dan sekaligus objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, manusia bertindak sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan.

Adapun sebagai objek pembangunan, penduduk merupakan sasaran pembangunan. Permasalahan penduduk di Indonesia baik dari jumlah penduduk (kuantitas) maupun mutu (kualitas) merupakan suatu masalah yang dilematis dan kontradiktif.

Di satu sisi jumlah penduduk yang besar merupakan modal dan potensi yang dapat meningkatkan produksi nasional apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif sehingga sangat menguntungkan bagi usaha pembangunan di segala bidang.

Sebaliknya penduduk dengan mutu dan kualitas yang rendah yang tidak mampu bersaing karena minimnya kesempatan kerja yang tersedia, akan menjadi beban dan penghambat pembangunan.

Oleh karena itu, sebagai subjek pembangunan, penduduk harus terus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi motor penggerak dan modal dasar pembangunan.

Selain itu, pembangunan juga harus dikembangkan dengan memperhitungkan kondisi dan kemampuan penduduk sehingga penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan.